hukum waris adat. Pewarisan Menurut Hukum Adat 1. hukum waris adat

Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud (Immatereriele Goederen) dari suatu angkatan manusia (Generatie) kepada turunannya (Soepomo 1987:79). Tanah sebagai salah satu objek waris dianggap memiliki nilai “lebih” dalam masayarakat adat Karo. Pada Hukum waris adat ahli waris digolonngkan berdasarkan sifat kekeluargaan( misalnya sifat kebapakan,ke ibuan ,maupun keduanya. Jual Lepas 40 B. Sistematika Hukum Waris Menurut Adat Hukum waris adat adalah hukum yang membuat garis-garis ketentuan tentang system dan asas-asas hukum waris, baik itu tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta bagaimana cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli warisnya. 64 Golongan IV: Keluarga sedarah ke samping sampai derajat. masih berlaku hukum waris adat, hukum waris agama Islam dan hukum waris KUHPerdata Eropa. H. Adanya pluraristik hukum tersebut tidak dapat dilepaskan dari adanya pembagian hukum dan golongan pada masa penjajahan (Pasal 131 dan Pasal 163 Indische Staatregeling) sehingga hukum waris Barat berlaku untuk golongan Eropa dan Timur Asing Tionghoa sedangkan hukum waris adat berlaku bagi golongan Bumiputera. dalam hukum waris adat yang berlaku diberbagai daerah di Indonesia. 2. Sistem hukum waris yang dianut di Indonesia meliputi: Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat, dan Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Bandung. Di Indonesia, hukum adat diakui sebagai hukum yang sah. Dalam sistem hukum waris adat Semendo banyak dinamika dan persoalan dalam implementasinya terkait dengan hak-hak pewaris, hal ini menarik diteliti sejauh mana nilai-nilai keadilan dan kemashlahatannya. SITI MUFLICHAH, SH, MH FAKULTAS HUKUM UNSOED PURWOKERTO. Wujud warisan atau harta peninggalan menurut hukum waris islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut hukum waris Barat sebagaimana diatur dalam BW maupun menurut hukum waris adat. 5. Selain itu, jenis pewarisannya pun juga beragam,. Hukum Waris Adat Di Indonesia Disusun Oleh: Riko Ismar Pratama (1812011004) Ahmad Riski (1812011012) Hafid Adzam (1812011017) Kevin Danilo (1812011023) Yudit Putra Anggara (1812011036) Mata Kuliah: Hukum Adat Dosen: Selvia Oktaviana, S. 151. Dalam hukum waris adat, pembagiannya merupakan tindakan bersama, berjalan secara rukun dengan memperhatikan keadaan khusus tiap waris. Sedangkan sistem hukum waris adat, beberapa ahli mendefinisikan tentang system hukum waris adat diantaranya: 1. Selain waris harus mengikuti ketentuan adat, juga harus sejalan dengan hukum waris dalam syariat Islam yang dalam hal ini adalah Hukum Waris Islam (Faraidh). Setiap aturan adat tidak boleh menyimpang dari syariat Islam, termasuk juga dalam hukum waris. Hukum Waris Islam. Hukum Waris di Indonesia belum ada keseragaman hukum karena masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai. Sesuai namanya hukum waris ini diperuntukkan masyarakat Indonesia yang beragama islam juga diatur dalam Pasal 171-214 Kompilasi. Ketentuan waris adat Sepikul Segendongan 1: 2 sebenarnya adalah reseptio / penyerapan dari Hukum Islam. 62-64 Malang E-mail: ketut_meta51@yahoo. Jadi, laki-laki yang menikah dengan perempuan dari suku matrilineal akan mengikuti pihak istri, tetapi ia tidak masuk dalam kerabat keluarga. Pembagian ini berdasarkan golongan penduduk waktu itu dalam hal waris. Reka Elvina Putri Gulo : Hukum Waris Adat (Studi Kasus Di Kabupaten Nias), 2008. Kemudian didalam hukum waris adat dikenal beberapa prinsip (asas umum) , diantaranya adalah sebagai berikut : 25. 3 a. Syarat-Syarat Dan Proses Pewarisan Dalam Hukum Adat Waris 6. Terkait dengan pemindahan hak atas tanah harta pusaka tinggi tersebut dapat dilakukan secara musyawarah dan mufakat kaum terlebih dahulu antara kaum dan mamak kepala waris. , M. Sebagaimana dikatakan Hazairin bahwa “Hukum waris adat memiliki corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk. /1957 tanggal 24 Mei 1957 bahwa anak kukut (anak angkat) tidak berhak mewarisi barang-barang pusaka; barang-barang pusaka kembali kepada ahli waris menurut garis keturunan darah. Bagian anak laki-laki dan. Hukum waris adat menggunakan sistem matrilineal berlawanan dengan sistem patrilineal yang mana pembagian warisan hanya diambil dari garis keturunan ibu. 1 . Terusan Raya Dieng No. 2 Sistem Hukum Adat Waris di Bali” (Isa Praresti. Hukum waris tunduk kepada hukum yang di anut oleh pewaris. 2 Hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat pluralistis, yaitu ada yang tunduk kepada hukum waris dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, Hukum Waris Islam, dan HukumIndonesia, yaitu hukum waris adat, hukum waris islam, dan hukum waris barat (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). A. , M. Latihan Soal 39 BAB V TRANSAKSI TANAH 40 A. Title: Hukum waris adat /H. Prinsip-Prinsip Pewarisan Dalam Hukum Adat Waris c. Akibat Hukum dari Perkawinan Adat juga seharusnya diatur dalam suatu aturan hukum adat yang diikuti saat melangsungkan perkawinan. H. Sistem ini menganut pembagian warisan berdasarkan keturunan dari bapak atau ayah sehingga perempuan tidak mendapatkan porsi bagian dari warisan. III. Terjadinya pewarisan karna: adanya hubungan darah, adanya perkawinan. 6 Sementara Hasil penelitian tersebut ternyata berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (tahun 1980),. Oleh: Tim HukumonlineHukum waris adat merupakan salah satu hukum waris yang masih ada dan digunakan di beberapa daerah di Indonesia. KOMPAS. Pengertian. , 84 halaman. Sumber hukum adat dapat dikategorikan lagi ke dalam 3 bentuk, yaitu: Sumber pengenal - Menurut B Ter Haar, sumber pengenal hukum adat adalah keputusan penguasa adat. Penggantian Hak Waris Dalam hukum adat waris, dikenal sistem penggantian waris. Masalah waris adalah masalah yang sangat penting dan selalu menjadi salah satu pokok bahasan utama dalam hukum Islam, karena hal ini selalu ada dalam setiap keluarga dan masalah waris ini rentan dengan masalah/konflik di masyarakat akibat pembagian yang dianggap kurang adil atau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. 3. Jadi dapat dikatakan ahli waris harus berasal dari garis ayah atau ibu. A 2017/2018 1 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan hidayah dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Perbandingan Hukum Waris Islam, Waris Perdata dan Waris. Menyatakan penyerahan atau pelepasan tanah adat secara lisan dari orangtua kandung Tergugat Il dan Tergugat Ill bapak Demianus Tanawani (Alm)adalah sah menurut. Hukum Waris Islam dan Hukum Perdata sama-sama melarang penarikan hibah yang telah diberikan kepada orang lain, kecuali hibah orang tua kepadaa anaknya (dalam hukum Islam). Oleh karena hukum waris adat bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran pikiran-pikiran yang komunal serta konkretDalam hukum waris Islam, pada prinsipnya pembagian terhadap anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan. Mengenai kapan suatu warisan itu dialihkan dan bagaimana cara yang dilakukan dalam pengalihan harta waris tersebut. Sebagian dari mereka bermata pencaharian dagang. 15Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat,. Menurut Oemarsalim hukum waris adalah suatu cara penyelesainan perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit-banyaknya kesulitan sebagai akibat dari meninggalnya seorang manusia. MAKALAH Diajukan untuk Memenuhi Tugas Perkuliahan, Mata Kuliah Hukum Adat Dalam Perkembangan, Semester IV, Tahun Akademik 2014 2015 Disusun Oleh : Yadi Supriatna. Selain itu jenis pewarisannya pun juga. Yaitu ahli waris menurut adat yaitu kamanakan sesuku. MR. Hilman Hadikusuma, Author: Hadikusumah, Hilman,*Haji,*1927-, Publisher:Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993, Subject:Waris Sah ( Hukum adat. 4 Sulistyowati Irianto, 2005, Perempuan di antara Berbagai Pilihan Hukum: Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba untuk Mendapatkan Akses kepada Harta Waris melalui Proses Penyelesaian Sengketa, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan daerah hukum adat yang satu dengan lainnya, yang berkaitan dengan sistem kekeluargaan dengan jenis serta status harta yang akan diwariskan. Jual Lepas Menurut UUPA 42Pembagian Waris Dalam Adat Batak Toba. 4-6 Mengidentifikasi unsur-unsurHukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari susunan kekerabatan masyarakat. A. C. Sistem ini masih. Sistem kewarisan tempat dalam Hukum Adat Bali tidak ada, tetapi anak tertua laki-laki berhak atas harta warisan yang ditinggalakan oleh pewaris yang sepenuhnya menguasai, mengelola dan memungut hasilnya dikuasai oleh anak tertua laki-laki dengan hak dan kewajiban mengurus,memelihara adik-adiknyaHukum waris adat memberi kepada anak angkat, hak nafkah dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Hukum waris tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan hukum adat yang dianut oleh masyarakat di Indonesia dan hukum waris juga merupakan bagian dari hukum perdata di Indonesia. Sedangkan dalam hukum waris adat Besemah di Desa Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagaralam anak perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris sehingga ia tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Hukum Waris Adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan segera dibagikan. Harta warisan dalam hukum adat bukan merupakan kesatuan yang dinilai harganya, melainkan kesatuan yang tidak dapat terbagi dari jenis macam dan kepentingan para ahli waris. Hukum Waris Islam dan Hukum Perdata sama-sama mengakui adanya hibah yang penyerahan barangnya dilakukan sebelum penghibah meninggal dunia. [1] Sejak masa penjajahan, hukum adat telah dibiarkan hidup dan berlaku bagi masyarakat. Secara eksplisit, Hukum Islamlah yang harusnya menjadi pilihan hukum bagi mereka yang beragama Islam. Kita dapat melihat hal ini pada suku-suku yang terdapat di Indonesia. Perlu dipahami, perundang-undangan yang mengatur hukum waris terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang. Wayan P. Kn. HUKUM WARIS ADAT. Hukum waris di Indonesia hingga kini masih sangat pluralistik (beragam). 1. Perkara tersebut terjadi dalam tahun 1937 di masa HindiaPengertian Hukum Adat Waris 78 2. • Pendahuluan Hukum waris adat adalah Hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu. 2. Salah. Hukum memiliki tiga hal, yaitu:Hukum Waris yang berlaku di Indonesia ada tiga yakni Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata. Hal ini disebabkan sistem kekeluargaan yang dianut di Bali. maka buku ini sangat sederhana. Sebagaimana dikatakan Hazairin bahwa “Hukum waris adat memiliki corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk. Di dalam ilmu tersebut, segala hal berkaitan dengan pewarisan telah diatur secara lengkap termasuk juga cara. 3 (tiga) sistem pewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris perdata/barat, dan hukum waris Islam. Citra Sditya Bakti, 2003, hal 33 7 Akhmad Haries, “Pluralisme Hukum Kewarisan Di Indonesia”, Jurnal Hukum, 2013Sengketa dapat terjadi dalam hampir seluruh aspek kehidupan. Dalam artian adil itu tidak mesti pembagian yang sama melainkan adil dalam posisi mereka di masyarakat adat. 2 Sedangkan menurut Soepomo, Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan 1 Penulis adalah Dosen Hukum Perdata dan. Reaksi Dan Koreksi Adat d. Asas Keadilan. Masyarakat adat Lampung Pepadun dengan1 Soekanto Soerjono, Hukum Adat Indonesia, Penerbit: Divisi Buku Perguruan Tinggi PT RajaGrafindo Persada JAKARTA Tahun 2012, hlm 262 2 Ibid. Hukum Waris BW ini pengaturan untuk memperoleh hak kebendaan (Pasal 584 BW). Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Hukum Islam, Hukum Adat Suku. Tata cara penyelenggaraannya pembagian warisan menurut hukum adat meliputi tiga cara yaitu sebagai berikut : a) Waris, waris berdasarkan sistem tata tertib sanak yang terbagi dalam tiga sistem yaitu waris parental, waris patrilineal, dan waris matrilineal. , M. Hukum waris adat di Indonesia diatur berdasarkan pengaturan adat masing-masing. unmuhjember. Sedangkan Sunah Raullullah SAWDalam bidang hukum kewarisan sampai sekarang bangsa Indonesia belum mempunyai hokum waris nasional, sehingga hukum yang berlaku dalam kalangan masyarakat masih bersifat pluralistik, ada yang tunduk kepada Hukum Waris Perdata, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat. Burgerlijk Wetboek (BW) atau yang lebih dikenal dengan KUHPerdata dan hukum perdata yang bersumber dari waris adat. Berdasarkan ketentuan Hukum Adat pada prinsipnya asas hukum waris itu penting , karena asas-asas yang ada selalu dijadikan pegangan dalam penyelesaian pewarisan. Hukum waris adat merupakan seperangkat aturan-aturan hukum dalam sebuah adat yang mengurusi tentang bagaimana sebuah harta peninggalan atau harta warisan dibagi atau diteruskan dari seorang pewaris kepada para ahli waris dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Korn dalam bukunya yang berjudul “Hukum Adat Waris di Bali” menyatakan sebagai berikut: tidak benar menurut hukum adat waris pembagian harta warisan seseorang yang telah meninggal dunia baru boleh dilakukan setelah diselenggarakan pengabenan (V. Penggolongan Penduduk Pribumi dan Non Pribumi di Indonesia Berlakunya Pasal 131 Indische Staatsregeling (IS) dan. 3. Jika dibandingkan dengan buku-buku hukum waris baad yang serba lengkap,misalnya saja karya Prof. 26-34. Dalam sistem hukum waris menurut versi KUH Perdata, dikenal dua macam ahli waris, yaitu: 1. Sehingga, hukum waris yang berlaku adalah hukum adat (Batak) atau hukum waris Barat yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (”KUH Perdata”). Penyelesaian Sengketa Waris (Menurut Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam) Tentang hakikat kewarisan itu sendiri. 2 Menurut Prof. H. Kajian keterkaitan antara hukum adat dan Islam dalam bidang waris sudah tidak asing lagi karena sudah lama selalu 6 Sirajuddin, 2008, Legislasi Hukum Islam di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. Hukum adat sendiri merupakan hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Putusan Reg. Hak mewaris bagi anak angkat berbeda-beda. hukum waris menurut Hukum Perdata Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat. HUKUM KEWARISAN ADAT SAP 2-Subjek Hukum Adat dan Kecakapan Bertindak (hukum adat, hukum barat, dan UU) SUBJEK HUKUM Pengemban hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, dibagi menjadi dua : A. Menurut Betrand Ter Haar dalam bukunya yang berjudul Asas-asasdan Susunan Hukum Adat menjelaskan bahwa: “Hukum waris adat adalah proses penerusan dan peralihan kekayaan materil danimmaterial dariCiri-Ciri Perbandingan Hukum Antara Hukum Waris Islam, KUHPerdata/ BW dan Adat. Sesuai namanya hukum waris ini diperuntukkan masyarakat Indonesia yang beragama islam juga diatur dalam Pasal 171-214 Kompilasi Hukum Indonesia yang tertulis dalam 229 pasal. Menurut Betrand Ter Haar dalam bukunya yang berjudul Asas-asasdan Susunan Hukum Adat menjelaskan bahwa: “Hukum waris adat adalah proses penerusan dan peralihan kekayaan materil danimmaterial dariCiri-Ciri Perbandingan Hukum Antara Hukum Waris Islam, KUHPerdata/ BW dan Adat. hlm. Diskursus tentang hukum waris Islam selalu menjadi perhatian publik, baik dari sudut pandang fikih, maupun sisi hukum lainnya (hukum Barat, adat atau feminisme). Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW, (Bandug: PT Refika Aditama, 2018), Cetakan ke-5, h. Hukum waris adat dengan sistem patrilineal semacam ini masih diterapkan oleh beberapa suku di Batak, Gayo, Nias, Lampung, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan lainnya. Untuk mengetahui dasar hukum berlakunya Hukum Waris Adat di Indonesia. Pada masyarakat adat Karo sengketa yang terjadi pada umumnya berkaitan dengan objek waris. Menurut Van Vollenhoven Hukum Adat mempunyai pembidangan-pembidangan. Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan di teliti dan dibahas secara lebih mendalam pada penelitian ini sebagai berikut: 1. 2. Kedudukan anak angkat terhadap harta warisan berdasarkan hukum waris di Indonesia diatur berbeda berdasarkan hukum adat, hukum islam, dan hukum perdata (Burgerlijk Wetboek) sehingga. Pada masyarakat adat Karo sengketa yang terjadi pada umumnya berkaitan dengan objek waris. Perbedaan agama tidak mendapatkan warisan. Hukum waris adat itu sendiri terdapat sistem dan azas-azas hukum yang berbeda-beda. Ilustrasi asas-asas hukum waris adat. 5. Kedua, pengakuan adanya perkawinanPembagian harta warisan secara adat. Asas-asas Hukum Perkawinan Adat, Bab Ketujuh membahas tentang Asas-asas Hukum Waris Adat, Bab Kedelapan membahas tentang Hukum Delik Adat dan Bab Kesepuluh membahas tentang Hukum Tanah Adat. A 2017/2018 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Sistem hukum warisan adat di Indonesia dipengaruhi oleh prinsip garis kekerabatan. Menurut hukum adat Jawa Tengah, anak angkat hanya diper kenankan mewarisi harta gono gini orang tua angkatnya; jadi. co. Menurut Vollenhoven Hukum adat adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku masyarakat adat dan orang asing. 23 Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari susunan kekerabatan masyarakat. Ahli waris menurut hukum waris adat. Kemudian yang dikemukakan oleh Ter Haar, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara. Berdasarkan Surat Mahkamah Agung (“MA”) RI tanggal 8 Mei 1991 No. Jenis hukum ini banyak dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan. Hukum adat waris ini sangat dipengaruhi oleh hubungan kekeluargaan yang bersifat susunan unilateral yaitu matrilineal dan patrilineal. Apa yang disebut sebagai “patut” ini, akan dipertimbangkan oleh hakim berdasar atas keadaan yang konkrit dari setiap kasus perkara yang dihadapinya. Penelitian bidang hukum waris adat yang dilakukan oleh IAIN Antasari Banjarmasin (Tahun 1980), yang menyimpulkan bahwa “hukum waris yang berlaku dalam masyarakat Banjar pada dasarnya adalah hukum Islam”. 1. Dalam hukum waris adat, harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya ditunda. Sistem hukum warisan adat di Indonesia dipengaruhi oleh prinsip garis kekerabatan. lt.